Rejang Lebong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (14/10/2025).
Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Rejang Lebong dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Juliansyah Yayan, didampingi Wakil Ketua I, Pera Heryani. Paripurna dihadiri oleh Bupati Rejang Lebong, M. Fikri Thobari, Pj Sekda, Elva Mardiana, unsur Forkopimda, serta pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
Seluruh fraksi DPRD dalam pandangan umumnya sepakat menerima RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut, dengan sejumlah catatan penting untuk penyempurnaan rancangan anggaran tersebut.
Fraksi PDIP: Evaluasi Belanja Pegawai dan Serapan Anggaran
Juru bicara Fraksi PDIP, Lidya Marlina, menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“APBD merupakan bagian penting dalam menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan daerah. Karena itu, penggunaannya harus benar-benar tepat sasaran,” ujar Lidya.
Fraksi PDIP menyoroti bahwa belanja pegawai dalam RAPBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp700 miliar atau sekitar 60 persen dari total belanja daerah. Lidya mengingatkan agar proporsi tersebut dikaji ulang agar tidak melebihi batas ketentuan maksimal 40 persen.
Selain itu, Fraksi PDIP juga meminta evaluasi terhadap OPD yang belum optimal dalam menyerap anggaran tahun 2025, agar pelaksanaan program ke depan lebih efektif dan berdampak langsung pada masyarakat.
Fraksi Gabungan: Tekan Defisit dan Tingkatkan PAD
Sementara itu, juru bicara gabungan Fraksi PKS, NasDem, PAN, PKB, Golkar, dan Gerindra, Riki Ahmad, menyoroti permasalahan defisit anggaran sebesar Rp262 miliar yang tercantum dalam RAPBD 2026.
“Permasalahan defisit harus menjadi perhatian serius bersama. Ini menunjukkan kemampuan daerah untuk mandiri masih perlu diperkuat. Eksekutif perlu lebih maksimal menggali potensi PAD serta menekan biaya yang tidak produktif,” tegas Riki.
Fraksi gabungan juga meminta perhatian terhadap peningkatan layanan dasar bidang kesehatan, pemerataan tenaga medis di seluruh Puskesmas, serta perbaikan layanan PDAM.
Selain itu, mereka mendorong Dinas Pariwisata agar mengambil langkah strategis mempercepat pembangunan sektor wisata sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.
“Rejang Lebong harus semakin siap menjadi kabupaten wisata. Ciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung agar sektor ini benar-benar tumbuh,” tambah Riki.
Ketua DPRD: Komitmen Kawal Pembangunan untuk Rakyat
Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliansyah Yayan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan konstruktif terhadap RAPBD 2026.
“Seluruh catatan dan masukan fraksi akan menjadi bahan penting dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. DPRD berkomitmen mengawal anggaran agar digunakan untuk kesejahteraan rakyat Rejang Lebong,” ujar Yayan.
Bupati Apresiasi Dukungan DPRD
Sementara itu, Bupati Rejang Lebong, M. Fikri Thobari, mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan secara objektif dan membangun.
“Kami memastikan, arah APBD 2026 akan tetap berfokus pada kepentingan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Fikri.
Rapat paripurna yang berlangsung tertib dan kondusif ini menjadi langkah awal menuju pembahasan lebih rinci RAPBD 2026 oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).(Izk21)
