Rejang Lebong – Aspirasi masyarakat terkait infrastruktur dasar dan layanan kesehatan mengemuka dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Daerah Pemilihan (Dapil) IV yang digelar di Kantor Desa Air Meles Bawah.
Kegiatan reses tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Rejang Lebong, Pera Herayani, didampingi Wakil Ketua II Lukman Efendi, serta anggota DPRD lainnya, yakni Hidayatullah, Surya, J.E Ahmad Rafif, Rizal Tahsin, M. Ali, dan Sanusi Pane.
Dalam sambutannya, Pera Herayani menegaskan bahwa reses merupakan momentum penting bagi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Apa yang disampaikan hari ini akan kami catat dan perjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Camat Curup Timur, Helvin Elkarido, dalam forum tersebut menyampaikan sejumlah persoalan strategis wilayahnya. Salah satunya terkait usulan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berupa pembangunan lapangan mini soccer.
“Usulan lapangan mini soccer sebenarnya sudah pernah dimasukkan dalam Musrenbang, tapi akhirnya dicoret. Padahal ini aset pemerintah yang bisa disewakan, jadi berpotensi jadi PAD sekaligus tempat pembinaan atlet,” kata Helvin.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas pembangunan di beberapa titik yang telah membantu mengurangi banjir. Namun menurutnya, Curup Timur masih tergolong rawan bencana, khususnya di wilayah Karang Anyar yang kerap terendam banjir saat hujan deras.
“Perlu solusi jangka panjang, apakah pengerukan atau peninggian, supaya air tidak masuk ke pemukiman,” ujarnya.
Helvin juga menyoroti kondisi infrastruktur di sejumlah wilayah yang mengalami abrasi di beberapa titik, termasuk jembatan Duku Ulu yang kini tampak menggantung. Selain itu, warga Duku Ilir dan Duku Ulu kembali mengusulkan pelebaran jalan untuk menunjang aktivitas masyarakat.
Aspirasi serupa disampaikan warga, Lensi Kartika, yang menyoroti belum terealisasinya pembangunan siring di belakang Masjid Assuhada. “Sampai sekarang belum ada siring, padahal ini rawan banjir. Kami juga minta lampu penerangan jalan karena masih banyak titik gelap,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III Rizal Tahsin menegaskan bahwa persoalan banjir di sejumlah titik harus menjadi perhatian serius Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
“Banjir ini harus ditangani PU atau BPBD. Jangan dibiarkan berlarut-larut,” tegas Rizal.
Ia juga secara khusus meminta Dinas PUPR segera menindaklanjuti pembangunan siring di belakang Masjid Assuhada pada tahun anggaran berjalan. “Kalau ini tidak ditindaklanjuti tahun ini, nanti masyarakat bisa menyalahkan DPRD Dapil IV,” ujarnya.
Terkait penerangan jalan, Rizal menyinggung jargon kepala daerah soal “Curup terang benderang”. Menurutnya, kawasan bagian dalam memang belum sepenuhnya tersentuh. “Harus diakui belum merata, jadi masyarakat kami minta bersabar,” tambahnya.
Selain infrastruktur, persoalan layanan kesehatan juga menjadi sorotan. Warga bernama Nadia mengeluhkan banyaknya kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dinonaktifkan dengan alasan efisiensi anggaran.
“Katanya bisa diaktifkan lagi kalau sudah rawat inap, tapi tidak semua penyakit bisa rawat inap. Banyak warga jadi bingung,” ungkap Nadia.
Anggota DPRD Hidayatullah menjelaskan bahwa anggaran BPJS Kesehatan setiap tahun mencapai sekitar Rp29 miliar dan terus meningkat seiring bertambahnya peserta dan pemanfaatan layanan. “Tahun 2026 diperkirakan akan bertambah lagi karena pengguna BPJS semakin banyak,” jelasnya.
Namun, lanjut Hidayatullah, kondisi fiskal daerah sedang tidak ideal.
“APBD kita sekitar Rp900 miliar, tapi Rp600 miliar habis untuk belanja pegawai, ditambah Rp123 miliar untuk PPPK, belum belanja rutin lainnya.,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa saat pengesahan APBD, tidak semua anggaran bisa dialokasikan ke pembangunan fisik.
“Ada kewajiban besar untuk sektor kesehatan dan pendidikan,” katanya.
Dia juga menjelaskan tentang pemangkasan Dana Desa (DD) yang sebelumnya sempat disampiakan Kepala Desa Air Meles Bawah, Suprojo, Hidayatullah menyebut terjadi penurunan drastis dari sebelumnya Rp101 miliar menjadi sekitar Rp36 miliar tahun ini. “Turunnya sekitar Rp65 miliar, bahkan desa paling besar hanya menerima sekitar Rp300 juta,” ujarnya.
Ke depan, DPRD akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk memformulasikan kebijakan honor perangkat desa. “Jangan sampai ada penggemukan perangkat desa, ini harus diatur betul,” pungkasnya.(Izk21)
