Rejang Lebong, Erasatu.id– Pelaksanaan Gebyar Semarak Merah Putih di Kabupaten Rejang Lebong menuai polemik. Setelah sebelumnya diprotes pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait tingginya harga sewa tenda, kini keterlibatan vendor dan pelaku industri kreatif lokal turut dipertanyakan.
Kegiatan yang didukung anggaran total Rp850 juta tersebut terdiri dari Rp500 juta bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu dan Rp350 juta dari APBD Perubahan Kabupaten Rejang Lebong. Namun, sejumlah kebutuhan produksi hingga pengisi acara disebut menggunakan jasa pelaku usaha dari luar daerah.
Berdasarkan informasi yang berkembang, kebutuhan produksi seperti sound system, genset, lighting, rigging hingga tenda panggung menggunakan vendor asal Kota Bengkulu. Sementara penyediaan tenda untuk pelaku UMKM bekerja sama dengan vendor asal Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Tak hanya vendor produksi, dua band yang dijadwalkan tampil, yakni Cholesterol dan Crystal, juga berasal dari Kota Bengkulu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai peluang yang diberikan kepada vendor dan musisi lokal dalam kegiatan berskala besar tersebut.
Padahal, penyelenggaraan event di daerah diharapkan tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM, penyedia jasa, serta industri kreatif setempat.
Tokoh Pemuda Rejang Lebong, Elvandi Putra, menyayangkan kondisi tersebut. Ia menilai pelaksanaan Gebyar Semarak Merah Putih belum menunjukkan ruang yang optimal bagi pelaku usaha dan industri kreatif lokal.
Elvandi turut menyoroti keterlibatan Event Organizer (EO) Iempro asal Kota Bengkulu yang dipercaya menangani kegiatan tersebut. Menurutnya, EO yang sama diduga telah beberapa kali menangani kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong sepanjang tahun ini, di antaranya Urban Bike dan Kaba Fest.
“Kalau tidak salah, EO yang menyelenggarakan event kali ini juga langganan melaksanakan event di Dinas Pariwisata Rejang Lebong sebelumnya, seperti Urban Bike dan Kaba Fest kemarin. Apakah tidak ada EO lokal yang mampu melaksanakan event di Rejang Lebong ini?” tanya Elvandi.
Ia mempertanyakan seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat setempat apabila kebutuhan penyelenggaraan kegiatan lebih banyak menggunakan jasa dari luar daerah.
“Kalau semuanya menggunakan vendor luar daerah, bahkan band yang mengisi pun dari luar daerah, terus apa dampak ekonominya untuk Rejang Lebong? Apakah Rejang Lebong tidak punya vendor atau band lokal yang mampu?” ketusnya.
Sorotan serupa disampaikan Anggota DPRD Rejang Lebong, Ari Wibowo. Ia mempertanyakan alasan vendor dan talent lokal tidak mendapatkan ruang lebih besar dalam pelaksanaan event tersebut.
Ari meminta Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong selaku penanggung jawab kegiatan mengevaluasi keterlibatan pihak EO, khususnya terkait peluang kerja sama dengan pelaku usaha lokal.
“Kita minta penyelenggara kegiatan, dalam hal ini Dinas Pariwisata selaku penanggung jawab kegiatan, untuk mengkaji ulang kepada pihak EO, mengapa mereka tidak mau bekerja sama dengan vendor lokal. Karena dalam event ini juga ada sharing anggaran daerah untuk menyukseskannya,” tegas Ari.
Menurutnya, penyelenggara seharusnya lebih peka terhadap potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kegiatan tersebut. Terlebih, sebagian anggaran yang mendukung event berasal dari APBD Kabupaten Rejang Lebong.
Ia menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan keterlibatan EO dari luar daerah. Namun, kesempatan bagi penyedia jasa produksi, musisi, dan pelaku kreatif lokal dinilai tetap perlu diberikan.
“Kita tidak melarang vendor luar daerah menjadi EO dalam event ini, namun untuk beberapa hal terkait produksi dan rangkaian event, tolonglah beri kesempatan walaupun sedikit untuk pelaku kreatif lokal,” tukas Ari.
Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong, Riki Irawan, membantah anggapan bahwa pelaksanaan Gebyar Semarak Merah Putih tidak melibatkan pelaku kreatif lokal.
Sebagai penanggung jawab kegiatan di tingkat kabupaten, Riki menyatakan pelaksanaan event masih berjalan sesuai perencanaan awal, termasuk dalam hal pelibatan pelaku kreatif daerah.
“Saya pikir dalam pelaksanaan event ini masih sesuai dengan rencana awal. Di mana tujuan utama kita adalah melibatkan pelaku kreatif lokal,” bebernya.
Meski demikian, Riki menjelaskan bahwa persiapan dan kebutuhan produksi yang dibiayai melalui anggaran Pemerintah Provinsi Bengkulu telah diatur oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu.
Ia menegaskan, dukungan anggaran provinsi sebesar Rp500 juta tidak diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam bentuk uang, melainkan berupa kesiapan produksi kegiatan. Sementara anggaran dari APBD Perubahan kabupaten juga dialokasikan untuk kebutuhan produksi dan hadiah perlombaan.
“Jadi perlu diluruskan, anggaran dari provinsi itu kita menerima bukan dalam bentuk uang, namun berbentuk kesiapan produksi. Begitu juga dengan sharing APBDP Kabupaten yang juga dialokasikan untuk produksi dan hadiah lomba,” tutupnya.
Kendati demikian, Riki belum merinci vendor maupun talent lokal yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Mekanisme pemilihan EO dan vendor produksi yang ditangani pemerintah provinsi juga belum dijelaskan lebih lanjut dalam keterangannya.(Izk21)
