Daerah  

Serap Aspirasi Warga, DPRD Dapil II Rejang Lebong Gelar Reses di Kecamatan Selupu Rejang

Rejang Lebong - Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dari Daerah Pemilihan (Dapil) II melaksanakan kegiatan reses masa sidang III tahun 2025 di Kantor Camat Selupu Rejang, Sabtu (25/10/2025). Kegiatan ini dipimpin langsung Ketua DPRD Rejang Lebong, Juliansyah Yayan, bersama sejumlah anggota DPRD lainnya, yakni Beni Heriyanto, Apriyadi, Fetty Monica, Ilham Prasetya Yudha, dan Agung Mangku Alam.

Dalam kesempatan tersebut, para wakil rakyat turun langsung ke lapangan untuk mendengarkan keluhan dan usulan masyarakat di wilayah Selupu Rejang. “Reses menjadi momentum penting bagi DPRD Rejang Lebong untuk memperjuangkan aspirasi warga di setiap daerah pemilihan,” ujar Juliansyah Yayan.

Ia menjelaskan, seluruh masukan yang diperoleh dari masyarakat akan disusun dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, untuk kemudian dibahas bersama Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Menurut Yayan, beberapa usulan warga yang muncul di antaranya menyangkut perbaikan infrastruktur jalan, irigasi pertanian, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yayan menambahkan, hasil reses yang digelar  akan menjadi bahan pembahasan untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027, sementara RAPBD 2026 sudah dalam tahap finalisasi.

“Sebagian besar hasil reses ini akan dibahas untuk 2027 mendatang. Namun ada beberapa usulan yang sudah kita masukkan dalam pembahasan RAPBD 2026,”ujarnya.

Ketua DPRD Rejang Lebong itu juga menyoroti persoalan keterbatasan keuangan daerah yang menjadi tantangan utama dalam merealisasikan aspirasi warga.

“Situasi keuangan daerah memang sangat ketat. Ini membuat kami harus berpikir keras mencari solusi. Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBD,” terang Yayan.

Untuk itu, pihaknya bersama Bupati Rejang Lebong terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak guna mencari sumber pendanaan alternatif, baik dari pemerintah pusat maupun lembaga teknis terkait seperti kementerian dan balai.

“Kita sudah bicara dengan Bupati untuk mencari peluang lain, supaya pembangunan tidak berhenti hanya karena keterbatasan APBD,” tutupnya.(Izk21)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *