Jakarta – Utang PT PLN (Persero) terus merangkak naik hingga mencapai Rp711,2 triliun pada 2024. Data Center for Budget Analysis (CBA) menyebut, jumlah tersebut meningkat Rp56,2 triliun dibandingkan 2023, atau setara rata-rata Rp4,7 triliun per bulan dan Rp156,7 miliar per hari.
Kenaikan signifikan ini mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menilai tren tersebut mencerminkan lemahnya manajemen keuangan PLN.
“PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip dari JPNN.com
Mufti menegaskan, apabila utang terus membengkak sementara pelayanan publik tidak membaik, maka jajaran direksi perlu dievaluasi. “Kalau utang makin membengkak dan layanan ke rakyat makin buruk, waktunya direksi dievaluasi menyeluruh,” katanya.
Selain kritik parlemen, publik juga menyoroti menurunnya laba PLN di tengah lonjakan utang. Kondisi ini dinilai sejumlah pengamat sebagai sinyal bahwa pengelolaan dana, khususnya yang bersumber dari pembiayaan, harus lebih transparan dan tepat sasaran.
Meski demikian, manajemen PLN menyatakan kondisi keuangan perusahaan masih sehat. Rasio Debt-to-Equity (DER) berada di kisaran 38,02 persen, sedangkan Interest Coverage Ratio (CICR) tercatat 3,71 kali. Perseroan juga mencatat pendapatan tertinggi sepanjang sejarah, yakni Rp545,4 triliun pada 2024, dengan arus kas operasional positif sekitar Rp75,4 triliun.
Pihak PLN menyebut peningkatan utang merupakan bagian dari strategi pembiayaan proyek kelistrikan di berbagai daerah. Namun, DPR memastikan akan terus mengawasi kinerja dan tata kelola BUMN kelistrikan tersebut agar benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.(*)
