Jakarta – Pada tahun 2022 ini bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 300.000 perbulan tidak lagi dianggarkan oleh Kementerian Keuangan.
Hal itu diungkapkan langsung oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPRD RI, Selasa (25/1/2022) kemarin.
“Kami tidak merencanakan BST lagi, tapi bisa saja kalau situasi kurang baik, ada tekanan, mungkin saja muncul lagi BST, tapi saat ini kita tidak merencanakan untuk memberikan bansos yang tunai,” kata Isa dalam rapat dikutip dari suara.com
Sebelumnya BST yang merupakan program perlindungan sosial itu disalurkan kepada sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tersampak pandemi Covid-19 yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
Tahun 2021 lalu, realisasi penyaluran BST mencapai Rp 17,24 triliun kepada 9,99 juta kepala keluarga penerima manfaat.
Kendati program BST tidak lagi dianggarkan, namun Isa memastikan sejumlah program bantuan sosial lainnya masih akan tetap dilanjutkan.
Pemerintah saat ini telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 154,8 triliun untuk program perlindungan sosial yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun 2022, adapaun program perlindungan sosial yang dilanjutkan tersebut meliputi:
Bantuan Lansung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 300.000, kemudian Kartu Prakerja yakni bantuan berupa pelatihan keterampilan kerja untuk masyarakat, pada tahun 2022 ini kuota yang disediakan sebanyak 2,9 juta peserta.
Selanjutnya kartu sembako, masing-masing KPM akan menerima sebesar Rp 300 ribu bantuan ini akan menyasar 18,8 juta KPM, kemudian program keluarga harapan (PKH) yang akan disalurkan kepada 10 juta KPM.
PKH tersebut akan menyasar ibu hamil (Rp3 juta), anak usia dini (Rp3 juta), siswa SD (Rp900 ribu), siswa SMP (Rp1,5 juta), siswa SMA (Rp2 juta), lansia 70 tahun ke atas (Rp2,4 juta), dan kaum disabilitas (Rp2,4 juta).
Dan terakhir bantuan sosial dukungan program kehilangan pekerjaan. (Era1)
